(Bukan) Kegamangan Politik Islam

Oleh: Dr Ali Masykur Musa
(Anggota F-PKB DPR RI)

Kegamangan kekuasaan menggelayuti dua ormas besar Islam: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Arus itu lamat-lamat menyeruak ke publik seiring berakhirnya moment pilpres. Kemenangan SBY-Boediono sementara berdasarkan rapat pleno KPU pada 25 Juli 2009 serta kekalahan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo menjadi pemantik utamanya. Hal itu terkait sinyalemen afiliasi politik Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin dan vulgaritas dukungan politik Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada pasangan capres nomor urut tiga, JK-Wiranto.

NU dan Muhammadiyah adalah representasi komunalitas umat Islam di Indonesia. Keduanya secara sosiologis merupakan pewaris arus besar Islam Indonesia. Secara jam'iah (organisatoris), keduanya mempunyai basis struktural mengakar kuat dari pusat hingga pedesaan (ranting). Secara jama'ah (warga), keduanya adalah basis Islam terbesar, yang jika diakumulasi akan mencapai kisaran 90 hingga 100 juta warga.

Namun, lebih besar pasak daripada tiang. Besarnya dukungan politik ternyata tak sebesar harapan terhadap puluhan juta suara itu. Dukungan politik elite pimpinan ormas besar Islam tak kunjung mendongkrak suara pasangan JK-Wiranto, sebaliknya berada di urutan terbawah. Fakta itu kini melahirkan apa yang saya sebut sebagai 'kegamangan kekuasaan'. Ia muncul sebagai bentuk kekhawatiran psikologis rapuhnya bangunan kultural Islam karena aspek delegitimasi umat Islam kepada elitenya, baik dalam konteks struktural (elite organisasi) maupun secara kultural (kiai dan tokoh berpengaruh lain).

Menyikapi kegamangan
Ditinjau dari operasional kekuasaan praksis, kegamangan menjadi sebuah kewajaran. Meski tak langsung, selama ini NU dan Muhammadiyah diberi bagian turut serta melakukan penataan birokrasi. Salah satu kader mereka acap kali diminta menjadi bagian penting struktur negara. Dengan preseden kurang baik ini, bisa mungkin 'jatah kekuasaan' tak lagi diberikan kepada mereka, melainkan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, terjadi semacam pergulatan politik kultural dalam tubuh ormas-ormas Islam sendiri pada perebutan kekuasan. Secara kebetulan, saat ini NU-Muhammadiyah berada pada keberpihakan yang sama.

Ditinjau dari domain kultural dan basis ideologisnya, kegamangan psikologis itu tak harus didramatisasi sebagai sebuah tragedi kekuasaan. Di satu sisi, kekalahan pilihan politik itu tidak sampai berefek terlalu parah. Sebab, ijtihad politik semacam itu tidak menjadikan ormas Islam ditinggal oleh warganya. Bagaimanapun warga NU dan Muhammadiyah masih membutuhkan bimbingan, tausiyah, dan pemberdayaan sosial dan keagamaan.

Dalam konteks nilai ideologis, pandangan politik NU dan Muhammadiyah sesungguhnya serupa meski tak sepenuhnya sama. Di NU, terdapat 'Khittah 1926' dan di Muhammadiyah ada 'Matan Muhammadiyah' sebagai basis nilai organisatoris. Baik khittah maupun matan sepaham untuk mengambil jarak dengan kekuasaan politik praktis sebagai garis pembeda antara gerakan kultural (keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya) dengan gerakan politik kekuasaan. Meski demikian, politik sebagai satu dari sekian variabel pemberdayaan masyarakat harus disikapi secara arif. Nah , kearifan itulah yang kini mesti dipraktikkan.

Di sisi lain, fakta politik pilpres mestinya menjadi referensi bahwa umat Islam saat ini berhak mempunyai preverensi pilihan berbeda dengan para tokohnya. Kesadaran atas hak memilih ini mesti disambut baik sebagai bagian dari tren positif demokrasi bangsa ini. Bahwa, rakyat sudah kian dewasa untuk berpikir sendiri dan memilih siapa pun calon yang mereka anggap baik. Pada saat yang sama, fakta ini menyiratkan dua pesan sekaligus.

Pertama, rekonsolidasi atas-bawah. Meski tak verbal, tertanam kesadaran di hampir semua ormas Islam untuk mengambil peran lebih besar dalam konteks kekuasaan politik praktis. Salah satu motivasinya adalah sinergi langsung dengan kekuasaan birokrasi akan mampu memajukan umat Islam secara lebih optimal. Kesadaran itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang latent .

Sebab, jika tidak dikontrol dengan baik, ia akan berubah menjadi syahwat kekuasaan yang tanpa malu-malu dapat menabrak batas nilai etika dan moral. Agar tidak menjadi gerakan 'memalukan', diupayakan memahami terlebih dahulu arah preverensi umat Islam atas pemimpin bangsa ke depan. Caranya, melakukan komunikasi intensif antara elite umat dan warga lapis bawah. Karena itu, mesti dipikirkan sejauh mana efektivitas pola rekonsolidasi umat agar tidak terjadi jurang pemisah atas-bawah.

Kedua, rekonstruksi nilai dan pola gerakan. Di antara natijah penting usai pilpres adalah dikembalikannya ormas Islam kepada gerakan kultural. Baik NU maupun Muhammadiyah secepatnya meluruskan kembali orientasi perjuangan kulturalnya. Salah satu bentuk percepatannya adalah dengan membangun SDM kader yang akan didistribusikan ke semua bidang kehidupan, baik muamalah (sosial), ahwal asy syahsiyah (personalitas), maupun assiyasah (politik). Selama ini, belum ada optimalisasi pengkaderan hingga dalam level multidisipliner. Untuk memunculkan tokoh bangsa berkualitas 5-10 tahun ke depan, harus dipersiapkan sejak saat ini.

Optimisme
Elite umat Islam pada umumnya mesti menyikapi kemenangan politik pasangan SBY-Boediono sebagai keniscayaan demokrasi. Adapun kelemahan penyelenggara (KPU) tetap dikoreksi dan diproses sebagaimana mestinya di jalur hukum, mengajukan sengketa pilpres ke MK, misalnya. Sebagaimana keyakinan bersama bahwa ketiga pasangan capres adalah tokoh bangsa. Mereka semua mempunyai konsepsi konstruktif demi pemberdayaan bangsa Indonesia kearah cita-citanya. Karena itu, saya tetap yakin siapa pun pasangan pemenangnya akan tetap menempatkan ormas Islam dan umat Islam secara umum sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing.

SBY sebagai representasi kalangan nasionalis-religius menjadi capres terpopuler di kalangan rakyat ditinjau dari berbagai segi strategi politik. Sebaliknya, chemistry religiositas JK belum mampu mengakomodasi gerbong 'Islam politik' dengan terpecahnya suara umat Islam dalam fragmentasi kewajaran politik. Karakter pemimpin berkarakter nasionalis-religius seperti SBY memang menjadi tren saat ini. Tetapi, tren itu akan berubah lima tahun mendatang, seiring absennya SBY dalam kontestasi pilpres karena terhalang konstitusi (tidak dapat dipilih untuk ketiga kalinya).

Dan, kemungkinan munculnya tokoh dengan tingkat religiositas mendalam berwawasan nasionalis (religius-nasionalis) akan muncul pada periode 2014 mendatang. Di sinilah kesempatan kader-kader NU-Muhammadiyah tampil sebagai calon pemimpin. dengan basis massa kuat, tokoh dari ormas Islam mempunyai kohesivitas tinggi yang mudah didorong sebagai ikon pemimpin bangsa. Karena itu, tak ada alasan bersikap pesimis saat ini.

Justru pengalaman politik ini berguna sebagai ruang kontemplasi dan pembenahan diri untuk mengerahkan segenap kemampuan peningkatan SDM mumpuni. Di titik ini, rasanya tidak berlebihan jika kader NU atau Muhammadiyah akan menjadi pemimpin bangsa pada 2014 mendatang. Jika branded SBY-Boediono adalah nasionalis-religius, ke depan rasanya akan bergeser ke branded religius-nasionalis. Maka, mulai saat ini, tak ada alasan kegamangan bagi masa depan politik Islam selama tetap menjunjung tinggi pluralitas. Semoga!

(-)